Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. (ANTARA/HO-Kemendagri)
intinya, Pak Menteri meminta agar seluruh jajaran pemerintahan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memicu tindakan-tindakan ketidakpuasan (publik)
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pemulihan kondisi setelah berlangsungnya aksi massa.
"Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan pemetaan data kerusakan di seluruh Indonesia, termasuk langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pemulihan," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dalam Rapat Koordinasi Kondisi Terkini Kabupaten Cirebon di Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat (3/9), Bima menyinggung insiden yang sempat terjadi di Kabupaten Cirebon, ketika gedung DPRD menjadi sasaran pembakaran, sehingga mengakibatkan kerusakan gedung yang perlu segera dipulihkan oleh jajaran Pemkab Cirebon.
“Menteri Dalam Negeri, Pak Prof. Tito Karnavian, menyampaikan salam kepada Pak Bupati beserta jajaran, disertai rasa prihatin apa yang baru saja terjadi di Kabupaten Cirebon. Pak Menteri meminta saya untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan apa saja yang harus menjadi atensi dari kita semua,” kata Bima.
Baca juga: Wamendagri sebut situasi Cirebon kondusif usai perusakan Gedung DPRD
Bima menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan pemetaan data kerusakan di seluruh Indonesia, termasuk langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pemulihan. Berdasarkan data yang dikantongi, banyak gedung dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan.
“Kita lihat bahwa banyak fasilitas publik yang dirusak. Di Jakarta itu paling banyak, halte bus, dan lain-lain, termasuk gerbang tol. Namun di banyak daerah yang menjadi sasaran kerusakan itu adalah kantor-kantor pemerintahan, DPRD, kemudian juga fasilitas milik pemerintah, mobil, dan lain-lain,” ungkapnya.
Bima menekankan ada tiga hal utama yang menjadi arahan Mendagri Tito Karnavian. Pertama, Pemkab Cirebon diminta segera melakukan rekapitulasi dampak kerusakan, khususnya pada kantor DPRD dan fasilitas umum.
Rekapitulasi ini harus mencakup rencana pemulihan serta kebutuhan anggaran, termasuk melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menanganinya.
“Nah mudah-mudahan [APBD] Kabupaten Cirebon mampu gitu. Tapi kalau tidak ya silakan dilaporkan. Nah baru kemudian nanti dikoordinasikan dengan Pak Gubernur atau apakah yang bisa dibantu oleh pihak-pihak lain, CSR, dan lain-lain,” ujarnya.
Baca juga: Wamendagri terus cermati proses hak angket di Pati
Kedua, Pemkab Cirebon perlu bergerak cepat memperbaiki fasilitas umum. Bima menekankan, perbaikan yang dilaksanakan sesegera mungkin tidak hanya membuat fasilitas kembali berfungsi, tetapi juga menghilangkan kesan mencekam. Oleh karena itu, pemulihan harus dipercepat.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk melakukan pemulihan, karena itu arahan Pak Menteri semaksimal mungkin diupayakan agar bangunan yang rusak itu bergerak cepat untuk diperbaiki dan dirapikan,” tambahnya.
Ketiga, Pemkab Cirebon diminta untuk menggali dan memahami aspirasi masyarakat yang menjadi pemicu aksi, baik terkait isu nasional maupun kebijakan lokal. Bima menegaskan, akar persoalan harus diidentifikasi dengan tepat agar bisa ditindaklanjuti melalui dialog dan penyelesaian yang relevan.
“Ini kalau kita diskusikan akar persoalannya itu banyak ya. Tetapi intinya, Pak Menteri meminta agar seluruh jajaran pemerintahan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memicu tindakan-tindakan ketidakpuasan (publik),” tuturnya.
Sebagai informasi, Rakor ini turut dihadiri oleh Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Cirebon Kombes Pol. Sumarni, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Cirebon Yudhi Kurniawan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cirebon.
Pewarta: Fianda Sjofjan RassatEditor: Edy M Yakub Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
