Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa Riezal Ilham Pratama (tengah) bersama empat pengurus harian lainnya saat memberikan keterangan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA/Rio Feisal.
Jakarta (ANTARA) – DPP Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan menerima tuntutan 17+8, sehingga Fraksi PKB DPR RI membuka ruang dialog dengan masyarakat pada 5 September 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
“Nanti kawan-kawan dapat mengikutinya baik secara daring ataupun nanti bisa hubungi ke akunnya DPP PKB untuk bisa terlibat di dalam aksi tersebut,” ujar Wakil Ketua Harian DPP PKB Riezal Ilham Pratama di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu.
Selain itu, Riezal mengatakan DPP PKB telah menginstruksikan kepada seluruh fraksi partai di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan dialog dengan warga.
“Dengan demikian, nanti kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa mengakses Fraksi PKB di DPRD-nya masing-masing,” katanya.
Ia juga mengatakan DPP PKB memohon maaf kepada masyarakat karena masih banyak tindakan atau kinerja partai yang belum memenuhi ekspektasi masyarakat.
“Akan tetapi, ke depan kami berkomitmen untuk menjadi partai yang dekat dengan masyarakat dan mengadvokasikan, mengaspirasikan, mengakumulasikan apa pun yang menjadi aspirasi dari masyarakat,” katanya.
Sementara itu, terkait isi tuntutan 17+8, dia menjelaskan DPP PKB menolak keras segala bentuk kekerasan yang terjadi selama proses unjuk rasa.
“Kami ingin ada evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh aparat keamanan. Penanganan aksi juga perlu lebih humanis karena sudah jatuh terlalu banyak korban, dan perlu ada evaluasi bahkan reformasi ke depannya terkait bagaimana penanganan massa aksi dilakukan ke depan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan DPP PKB mendorong adanya komite investigasi yang independen untuk mengusut banyaknya korban selama aksi pada beberapa waktu lalu.
“PKB juga mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang juga harapannya ke depan akan ada ruang-ruang dialog antara akademisi dan masyarakat sipil,” katanya.
Baca juga: DPR pastikan bakal respons tuntutan 17+8
Baca juga: Tokoh masyarakat minta pemerintah dengarkan "17+8 Tuntutan Rakyat"
Pewarta: Rio FeisalEditor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
