Direktur Eksekutif LP2AD Victor Irianto Napitupulu. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi
Jakarta (ANTARA) – Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) mengingatkan pentingnya transparansi dalam menentukan calon Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menggantikan Marullah Matali yang akan memasuki masa pensiun.
Penentuan melalui pembentukan panitia seleksi (pansel) maupun mekanisme penunjukan langsung tetap perlu memperhatikan transparansi.
Direktur Eksekutif LP2AD Victor Irianto Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, publik masih bertanya-tanya apakah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung benar-benar akan membentuk pansel untuk menjaring calon sekda atau justru langsung menunjuk dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Masalahnya, rencana awal Mas Pram memang mengajukan dari internal ASN DKI Jakarta. Tapi rumor yang beredar, beliau justru melirik kandidat dari luar. Ini yang harus diluruskan agar tidak menimbulkan spekulasi," katanya.
Baca juga: Teguh lantik Marullah Matali jadi Sekda DKI Jakarta
Ia menjelaskan, pembentukan pansel menjadi langkah ideal agar proses pemilihan sekda berlangsung objektif, akuntabel dan menghindari kecurigaan adanya kepentingan politik.
"Sekda itu motor penggerak birokrasi, jadi harus dipilih dengan proses yang transparan. Kita mendorong Mas Pram untuk membentuk pansel agar semua kandidat bisa bersaing sehat berdasarkan rekam jejak dan kompetensi," katanya.
Victor kemudian menyampaikan nama-nama kandidat yang dinilai layak dari kalangan pejabat Eselon I asal DKI. Ada tiga nama besar, yakni Edy Junaedi Harahap yang saat ini menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM.
Kemudian, Sri Haryati yang menjabat Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PU dan Joko Agus Setyono (Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi).
Selain itu, dari pejabat ASN Pemprov DKI DKI Jakarta Eselon II A yang layak secara administratif untuk mengikuti bursa calon sekda, yakni Sigit Wijatmoko (Aspem Sekdaprov DKI Jakarta), Ali Maulana Hakim (Askesra Sekdaprov DKI Jakarta) dan Andri Yansyah (Kadispora).
Baca juga: BKD DKI telah serahkan tiga nama calon Sekda ke Pemerintah Pusat
Kemudian, Budi Awaluddin (Kadis Kominfotik), Bayu Megantara (Kadis Gulkarmat), Satriadi Gunawan (Kasatpol PP), Uus Kuswanto (Wali Kota Jakarta Barat), Arifin (Wali Kota Jakarta Pusat), Munjirin (Wali Kota Jakarta Timur) dan Faisal Syafruddin (Kaban Aset).
Kemudian, Dhany Sukma (Inspektur DKI), Nasruddin Djoko Surjono (Kadis Pusip), Modhamad Miftahullah Tamary (Kadis Kebudayaan), Syaefulloh Hidayat (Kaban BP BUMD), Nahdiana (Kepala Dinas Pendidikan), Isnawa Adji (Kepala BPBD), Michael Rolandi C Brata (Kepala BPKD) dan Suharini Eliawati (Asperkeu Sekdaprov DKI Jakarta).
"Nama-nama itu semua layak mendapat atensi dan diberikan kesempatan sama dari Mas Pram, bila memang pansel dibuka," kata Victor.
Jika pada akhirnya Pramono memilih tidak membuka pansel, sebaiknya tetap ada tiga nama kuat yang diajukan sebagai kandidat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
"Saya kira ada tiga nama kuat yang perlu dipertimbangkan. Mereka, yakni Askesra Sekdprov DKI Jakarta Ali Maulana Hakim, Aspem Sekdaprov DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dan Wali Kota Jakarta Timur Munjirin," katanya.
Baca juga: Sekda DKI Saefullah meninggal dunia
Dia menambahkan, transparansi dalam proses seleksi akan berdampak besar terhadap kepercayaan publik.
Victor berharap Sekda DKI Jakarta nantinya adalah figur yang tepat, tidak hanya punya kemampuan akademik administratif dan wawasan yang luas. Tapi juga figur yang inklusif, mudah berkomunikasi serta dekat dengan semua pihak.
Jangan sampai pola lama yang penuh rumor dan tarik-menarik kepentingan terulang lagi. "Jakarta butuh sekda yang profesional, loyal dan memahami kultur birokrasi ibu kota," katanya.
Pewarta: Syaiful HakimEditor: Sri Muryono Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
